Mahasiswa Undip Curhat Harga Beras Di Alor Tembus Rp 30.000
Mahasiswa Undip Asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Mengenai Mahalnya Harga Beras Di Daerah Asalnya Mendapat Respons. Curhatan tersebut bahkan membuat Amran membatalkan sejumlah agenda di Jakarta dan langsung bertolak ke Alor untuk memastikan kondisi pasokan beras di wilayah tersebut.
Mahasiswa bernama Adriano Padama itu sebelumnya menyampaikan persoalan harga beras kepada Amran dalam sebuah kesempatan di Undip, Semarang, Jawa Tengah. Dalam penyampaiannya, Adriano mengungkap bahwa harga beras di sejumlah wilayah Alor dapat melonjak hingga Rp 25.000 bahkan Rp 30.000 per kilogram ketika distribusi mengalami gangguan.
Keluhan tersebut kemudian viral di media sosial. Persoalan harga pangan yang di sampaikan seorang mahasiswa itu akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, terutama karena Alor merupakan wilayah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi bahan pangan.
Amran Batalkan Agenda Dan Terbang Ke Alor
Mendengar keluhan tersebut, Amran tidak hanya memberikan jawaban secara lisan. Menteri Pertanian itu memilih datang langsung ke Kabupaten Alor pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Amran mengatakan pihaknya membatalkan rapat pimpinan yang sebelumnya di jadwalkan berlangsung di Jakarta. Menurutnya, persoalan kebutuhan pangan masyarakat Alor di anggap lebih mendesak untuk segera ditangani.
Sesampainya di Alor, Amran mengecek ketersediaan beras di sejumlah gudang Perum Bulog. Ia memastikan stok beras untuk masyarakat berada dalam kondisi aman.
Amran juga menyampaikan bahwa harga beras di Alor saat ini berada di kisaran Rp 13.000 per kilogram. Menurut dia, harga tersebut sudah setara dengan harga beras di Jakarta.
Pemerintah juga meminta Bulog melakukan operasi pasar apabila masyarakat masih membutuhkan tambahan pasokan. Amran menegaskan tidak ada batasan dalam penyediaan beras melalui operasi pasar selama memang dibutuhkan masyarakat.
Mahasiswa Undip Pemerintah Siapkan Operasi Pasar
Langkah pemerintah tidak hanya berhenti pada pemeriksaan stok di gudang Bulog. Untuk wilayah NTT, pemerintah menyiapkan kuota bantuan pangan hingga 1.200 ton.
Operasi pasar menjadi salah satu instrumen yang di gunakan untuk menjaga agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Kebijakan tersebut di nilai penting bagi daerah kepulauan seperti Alor yang menghadapi tantangan distribusi dan biaya logistik.
Persoalan distribusi menjadi salah satu faktor yang perlu di perhatikan ketika membicarakan harga pangan di wilayah terpencil. Ketika pasokan terlambat atau distribusi mengalami gangguan, harga komoditas pokok dapat meningkat jauh di bandingkan harga di daerah dengan akses distribusi yang lebih mudah.
Karena itu, keberadaan stok di gudang Bulog menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga stabilitas harga beras di Alor.
Alor Dapat Bantuan Beras 30 Kilogram
Dalam kunjungannya, Amran juga menyerahkan bantuan pangan tahap II kepada masyarakat Alor. Kabupaten Alor menjadi daerah pertama yang menerima bantuan beras untuk tiga bulan sekaligus, yakni periode Juli, Agustus, dan September 2026.
Penyaluran SPHP Capai 764 Ton
Data Badan Pangan Nasional menunjukkan pemerintah sebelumnya juga telah melakukan intervensi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kabupaten Alor.
Sepanjang Maret hingga Juli 2026, penyaluran beras SPHP di Alor tercatat mencapai 764.070 kilogram. Penyaluran di lakukan melalui berbagai jalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), pengecer di pasar rakyat, serta Gerakan Pangan Murah.
Selain SPHP, pemerintah juga menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam bentuk bantuan pangan. Khusus di Alor, bantuan beras yang telah di salurkan mencapai 746.000 kilogram.
Dengan demikian, total intervensi beras pemerintah di Alor melalui SPHP dan bantuan pangan telah mencapai sekitar 1,5 juta kilogram.
Kisah Adriano Padama menunjukkan bahwa persoalan harga pangan di daerah dapat mendapat perhatian lebih luas ketika di sampaikan secara langsung kepada pemerintah. Keluhan mengenai mahalnya beras yang awalnya di sampaikan seorang mahasiswa akhirnya mendorong pemerintah melakukan pengecekan langsung ke lapangan Mahasiswa Undip.
